YUGOSLAVIA
Nama Resmi : Kerajaan Yugoslavia; Republik Sosialis
Federal Yugoslavia
Tahun Aktif : 1918 – 2013
Ibukota :
Beograd/Belgrade
Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional
(1918-1941), Republik Federal
(1945-1992)
Luas Wilayah : 247.542 km persegi (monarki), 255.804 km
persegi (republik)
Mata Uang : Dinar Yugoslavia
Bahasa Nasional : Serbo – Kroasia, Sloven, Makedonia
I.
Sejarah Negara
Yugoslavia merupakan sebuah negara yang beribukota di Beograddi, yang pernah ada di daerah Balkan, sebelah tenggara Eropa. Berdiri pada tahun 1918
sebagai negara kerajaan dengan nama awal “Kerajaan Serbia, Kroasia dan
Slovenia”. Saat Perang Dunia II meletus, Yugoslavia sempat dijajah peleh negara
– negara anggota Blok Poros sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1045 sebagai
negara republik komunis dengan Josip Broz Tito sebagai pemimpinnya. Dibawah
kepemimpinan Tito, Yugoslavia menjelma menjadi negara kediktatoran yang makmur
dan terbuka, baik kepada negara anggota Blok Barat maupun Blok Timur. Saat Tito
meninggal, Yugoslavia mulai dilanda krisis ekonomi dan konflik etni yang
berujung pada timbulnya perang saudara sepanjang dekade 1990-an.
Dalam bahasa setempat, Yugoslavia berarti tanah “orang
– orang Slavia Selatan” karena kelompok etnis utama yang menyusun Yugoslavia
memang merupakan kelompok etnis Slavia. Berdasarkan agama mayoritas dan
budayanya, Slavia bisa dibagi lagi menjadi beberapa etnis: Etnis Kroasia
(mayoritas penganut Katolik), Bosniak (mayoritas muslim), Makedonia dan Serbia
(keduanya didominasi penganut Kristen Ortodoks). Selain Slavia, ada juga Etnis
Albania yang tidak termasuk dalam kelompok etnis Slavia dimana populasi mereka
berkosentrasi di daerah Kosovo. Di satu sisi, banyaknya etnis yang menghuni
Yugoslavia menjadi negara yang unik dan beragam. Namun sisi lain, beragamnya
etnis penghuni Yugoslavia juga menjadi penyebab utama berakhirnya riwayat
negara tersebut.
II.
Inflasi
Inflasi terbesar ketiga terjadi di Yugoslavia (Republika Srpska) pada April
1992 hingga Januari 1994 dengan tingkat inflasi harian mencapai 65 %. Kondisi
ini membuat harga berubah dua kali lipat setiap 34 jam. Namun hiper inflasi yang terjadi mulai tahun 1989 sampai 1994
membuatnya mengeluarkan mata uang tertingginya pada tahun 1993, yaitu sebesar
500.000.000.000 Dinara.
Jatuhnya Uni Soviet menyebabkan peran internasional menurun kepada
Yugoslavia, mantan pemain geopolitik utama yang menghubungkan Timur dan Barat
dan partai komunis yang berkuasa, akhirnya datang di bawah tekanan yang sama
seperti Soviet lakukan. Hal ini menyebabkan
pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara etnis dan perang. Dalam
proses ini, perdagangan antara wilayah-wilayah bekas Yugoslavia ikut runtuh,
demikian pula output industri. Pada saat yang sama, internasional melakukan
embargo terhadap ekspor Yugoslavia, dan kian menghancurkan negara ini.
Lima Ratus Milyar Dinara
III.
Cara Mengatasi Inflasi
Cara mengatasi inflasi, diantaranya:
1. Kebijakan
Moneter
Kebijakan
moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional
dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah
uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan
jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan
moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
·
Politik diskoto (Politik uang ketat):
bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan
diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan
badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan
pinjaman dari masyarakat.
·
Politik pasar terbuka: bank sentral
menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari
masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan
perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan
laju inflasi dapat lebih rendah.
·
Peningkatan cash ratio: Kebijakan
persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada
bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank
sentral/pemerintah. Dengan Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank
sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat
menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan
Fiskal
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan
fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
·
Mengatur penerimaan dan pengeluaran
pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa
dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak
defisit.
·
Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak,
konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk
membayar pajak.
3. Kebijakan
Non Moneter
Kebijakan
non moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah
maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk
mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument
berikut:
·
Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil
produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
·
Menekan tingkat upah. tidak lain
merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak
sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat
meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap
barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
·
Pemerintah melakukan pengawasan harga
dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
·
Pemerintah melakukan distribusi secara
langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
·
Penanggulangan inflasi yang sangat parah
(hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai
mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan,
pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
·
Penurunan nilai uang
·
Pembekuan sebagian simpanan pada bank –
bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi
simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Senering ini pernah
dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%.
Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.
·
Kebijakan yang berkaitan dengan output.
Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini
dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor
barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri
cenderung menurunkan harga.
·
Kebijakan penentuan harga dan indexing.
Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
·
Devaluasi adalah penurunan nilai mata
uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi
biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri
tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai
uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada
kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang
asing.
Sumber:
